PT Bio Farma Diminta Perhatikan Fasilitas Produksi ‘Fill and Finish’ Vaksin Covid-19

03-09-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Bio Farma (Persero), di Jawa Barat, Jumat (3/9/2021). Foto: Tiara/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengingatkan kepada PT Bio Farma (Persero) untuk memperhatikan fasilitas produksi untuk fill and finish vaksin Covid-19 yang nantinya akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Sampai dengan 31 Mei 2021, Bio Farma sudah menerima bulk vaksin Sinovac sebanyak 81,5 juta dosis. Dari jumlah tersebut, vaksin yang sudah diproses di fasilitas fill and finish Bio Farma, per 28 Mei 2021, sebanyak 52,63 juta dosis, dan yang sudah rilis sebanyak 37,90 juta dosis.

 

Hingga 22 Juli 2021, jumlah vaksin yang sudah masuk ke Indonesia, kurang lebih sebanyak 151,9 juta dosis, yang terdiri dari 123,5 juta dalam bentuk bulk, yang diterima dari Sinovac dan 22,4 juta lainnya diterima dalam bentuk finish product yang diterima dari AstraZeneca, dan Moderna.

 

"Kami mengingatkan Bio Farma terkait kewajiban menggunakan komponen tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dan transfer teknologi dalam bidang fill and finish bulk ini. Mengingat tercatat ada 4 Industri farmasi yang siap transfer teknologi pengembangan vaksin melalui Biofarma," jelas Nevi dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Bio Farma (Persero), di Jawa Barat, Jumat (3/9/2021).

 

Lebih lanjut Politisi fraksi PKS ini turut mempertanyakan pencapaian tingkat penggunaaan TKDN yang berhasil di peroleh Bio Farma.  Khususnya terkait tencana dan komitmen transfer tekonologi khususnya vaksin sinovac yang paling banyak di suntikan untuk masyarakat Indonesia

 

"Bagaimana target Bio Farma untuk mencapai produksi vaksin sesuai dengan program pemerintah untuk mencapai kekebalan komunal. Bagaimana kapasitas produksinya, berapa lama targetnya, bagaimana sinergi dengan BUMN Farmasi lain termasuk perusahaan swasta untuk mengakselerasi percepatan produksi vaksin ini. Jangan sampai rakyat sudah siap di vaksin tapi supply produksi terlambat," ungkap Nevi. 

 

Di samping itu legislator dapil Sumatera Barat II ini turut mendorong Bio Farma untuk memproduksi vaksin merah-putih, mulai dari clinical trials atau research and development hingga produksi pada filling line. "Dalam hal produksi nantinya penting juga untuk berkolaborasi dengan melibatkan pihak swasta dan Industri farmasi lain. Pelibatan UMKM cukup penting mengingat mereka yang sangat terdampak pandemi," jelasnya.

 

Untuk diketahui Bio Farma tercatat sebagai salah satu dari 29 produsen vaksin di dunia yang telah mendapatkan prakualifikasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai syarat telah memenuhi Good Manufacturing Practices (GMP), sehingga vaksin hasil dari Bio Farma sudah digunakan di 150 negara.

 

Bio Farma juga dipercaya dalam pengembangan teknologi transfer teknologi vaksin untuk kemandirian di negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), bahkan Bio Farma dijadikan laboratorium rujukan setelah Indonesia ditunjuk sebagai Center of Excellent vaksin dan bioteknologi di negara-negara OKI. (tra/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...